Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
|
DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA,
MASIH ADA 1 KABUPATEN/KOTA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY PENDIDIKAN, YAITU : KOTA SIBOLGA (19.22 %), |
|
DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA, SELURUHNYA TELAH MEMENUHI STANDAR MANDATORY KESEHATAN
|
|
DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA,
MASIH ADA 5 KABUPATEN/KOTA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY INFRASTRUKTUR, YAITU : KOTA SIBOLGA (17.64 %), KOTA PEMATANGSIANTAR (21.53 %), KABUPATEN LANGKAT (9.99 %), KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (8.85 %), KOTA TANJUNG BALAI (17.46 %), |
|
DARI 27 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA,
MASIH ADA 2 KABUPATEN/KOTA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY DANA DESA, YAITU : KOTA PADANGSIDIMPUAN (6.32 %), KABUPATEN LABUHANBATU (9.88 %), |
Mandatory Spending P APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
|
DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA,
MASIH ADA 1 KABUPATEN/KOTA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY PENDIDIKAN, YAITU : KOTA SIBOLGA (19.22 %), |
|
DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA, SELURUHNYA TELAH MEMENUHI STANDAR MANDATORY KESEHATAN
|
|
DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA,
MASIH ADA 5 KABUPATEN/KOTA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY INFRASTRUKTUR, YAITU : KOTA SIBOLGA (17.64 %), KOTA PEMATANGSIANTAR (21.53 %), KABUPATEN LANGKAT (9.99 %), KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (8.85 %), KOTA TANJUNG BALAI (17.46 %), |
|
DARI 27 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA,
MASIH ADA 2 KABUPATEN/KOTA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY DANA DESA, YAITU : KOTA PADANGSIDIMPUAN (6.32 %), KABUPATEN LABUHANBATU (9.88 %), |