Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
|
DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA,
MASIH ADA 3 KABUPATEN/KOTA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY PENDIDIKAN, YAITU : KOTA PEMATANGSIANTAR (15.52 %), KABUPATEN NIAS (19.97 %), KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA (15.15 %), |
|
DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA,
MASIH ADA 2 KABUPATEN/KOTA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY KESEHATAN, YAITU : PROVINSI SUMATERA UTARA (7 %), KABUPATEN NIAS BARAT (8.77 %), |
|
DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA,
MASIH ADA 5 KABUPATEN/KOTA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY INFRASTRUKTUR, YAITU : KOTA SIBOLGA (23.32 %), KABUPATEN NIAS (18.57 %), KABUPATEN LANGKAT (10.98 %), KABUPATEN LABUHANBATU (16.78 %), KABUPATEN SAMOSIR (21.88 %), |
|
DARI 27 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA,
MASIH ADA 1 KABUPATEN/KOTA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY DANA DESA, YAITU : KOTA PADANGSIDIMPUAN (8.33 %), |
Mandatory Spending P APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
|
DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA,
MASIH ADA 3 KABUPATEN/KOTA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY PENDIDIKAN, YAITU : KOTA SIBOLGA (17.22 %), KOTA MEDAN (16.84 %), KABUPATEN NIAS (19.81 %), |
|
DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA, SELURUHNYA TELAH MEMENUHI STANDAR MANDATORY KESEHATAN
|
|
DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA,
MASIH ADA 2 KABUPATEN/KOTA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY INFRASTRUKTUR, YAITU : KABUPATEN SAMOSIR (12.48 %), KOTA TANJUNG BALAI (20.53 %), |
|
DARI 27 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA,
MASIH ADA 1 KABUPATEN/KOTA YANG
TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY DANA DESA, YAITU : KOTA PADANGSIDIMPUAN (8.33 %), |